- UU 1945 TAHUN 1945
- UU NOMOR 11 TAHUN_1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai
- UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan
- UU NOMOR 8 TAHUN 1974 Tentang Tentang Pokok-Pokok_Kepegawain
- UU NOMOR 7 TAHUN 1978 Tentang Hak Keuangan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden.
- UU NOMOR 12 TAHUN 1980 Tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- UU NOMOR 2 TAHUN 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU NOMOR 3 TAHUN 1999 Tentang Pemilihan_Umum.
- UU NOMOR 4 TAHUN 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr Dpr Dan Dpd.
- UU NOMOR 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usahatidak Sehat.
- UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU NOMOR 34 TAHUN 1999 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara R I Jakarta.
- UU NOMOR 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU NOMOR 43 TAHUN 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawain.
- UU NOMOR 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Ri
- UU NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU NOMOR 30 TAHUN 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- UU NOMOR 32 TAHUN 2002 Tentang PENYIARAN
- UU NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL.
- UU NOMOR 24 TAHUN 2003 Tentang MAHKAMAH KONSTITUSI.
- UU NOMOR 25 TAHUN 2003 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
- UU NOMOR 2 TAHUN 2005 Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UU.
- UU NOMOR 8 TAHUN 2005 Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.
- UU NOMOR 14 TAHUN 2005 Tentang GURU_DAN_DOSEN.
- UU NOMOR 13 TAHUN 2006 Tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
- UU NOMOR 19 TAHUN 2006 Tentang DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.
- UU NOMOR 2 TAHUN 2008 Tentang PARTAI POLITIK.
- UU NOMOR 9 TAHUN 2009 Tentang BADAN HUKUM PENDIDIKAN.
- UU NOMOR 10 TAHUN 2008 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- UU NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
- UU NOMOR 12 TAHUN 2008 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- UU NOMOR 14 TAHUN 2008 Tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
- UU NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.
- UU NOMOR 37 TAHUN 2008 Tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- UU NOMOR 39 TAHUN 2008 Tentang KEMENTERIAN NEGARA.
- UU NOMOR 42 TAHUN 2008 Tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
- UU NOMOR 9 TAHUN 2009 Tentang BADAN HUKUM PENDIDIKAN.
- UU NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.
- UU NOMOR 36 TAHUN 2009 Tentang KESEHATAN.
- UU NOMOR 39 TAHUN 2009 Tentang HAK ASASI MANUSIA.
- UU NOMOR 43 TAHUN 2009 Tentang KEARSIPAN.
- UU NOMOR 46 TAHUN 2009 Tentang PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- UU NOMOR 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN.
- UU NOMOR 49 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.
- UU NOMOR 50 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.
- UU NOMOR 51 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORAGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 112/I/TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
