header-int

UNDANG UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Posted by : Administrator
Share

 

1.      UU 1945 TAHUN 1945

2.       UU NOMOR 11 TAHUN_1969   Tentang  Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai

3.       UU NOMOR 1 TAHUN  1974  Tentang Perkawinan

4.       UU NOMOR 8 TAHUN 1974 Tentang  Tentang Pokok-Pokok_Kepegawain

5.       UU NOMOR 7 TAHUN 1978 Tentang Hak Keuangan Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden.

6.       UU NOMOR 12 TAHUN 1980 Tentang  Hak Keuangan Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

7.       UU NOMOR 2 TAHUN 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

8.       UU NOMOR 3 TAHUN 1999 Tentang Pemilihan_Umum.

9.       UU NOMOR 4 TAHUN 1999  Tentang Susunan Dan Kedudukan Mpr Dpr Dan Dpd.

10.   UU NOMOR 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usahatidak Sehat.

11.   UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12.   UU NOMOR 34 TAHUN 1999 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara R I Jakarta.

13.   UU NOMOR 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

14.   UU NOMOR 43 TAHUN 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawain.

15.   UU NOMOR 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Ri

16.   UU NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak

17.   UU NOMOR 30 TAHUN 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

18.   UU NOMOR 32 TAHUN 2002 Tentang PENYIARAN

19.   UU NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL.

20.   UU NOMOR 24 TAHUN 2003 Tentang MAHKAMAH KONSTITUSI.

21.   UU NOMOR 25 TAHUN 2003 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

22.   UU NOMOR 2 TAHUN 2005 Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI  UU.

23.   UU NOMOR 8 TAHUN 2005 Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.

24.   UU NOMOR 14 TAHUN 2005 Tentang GURU_DAN_DOSEN.

25.   UU NOMOR 13 TAHUN 2006 Tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

26.   UU NOMOR 19 TAHUN 2006 Tentang DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.

27.   UU NOMOR 2 TAHUN 2008 Tentang PARTAI POLITIK.

28.   UU NOMOR  9 TAHUN 2009 Tentang BADAN HUKUM PENDIDIKAN.

29.   UU NOMOR 10 TAHUN 2008 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

30.   UU NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

31.   UU NOMOR 12 TAHUN 2008 Tentang PERUBAHAN KEDUA  ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

32.   UU NOMOR 14 TAHUN 2008 Tentang KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

33.   UU NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

34.   UU NOMOR 37 TAHUN 2008 Tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

35.   UU NOMOR 39 TAHUN 2008 Tentang KEMENTERIAN NEGARA.

36.   UU NOMOR 42 TAHUN 2008 Tentang PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

37.   UU NOMOR 9 TAHUN 2009 Tentang BADAN HUKUM PENDIDIKAN.

38.   UU NOMOR 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

39.   UU NOMOR 36 TAHUN 2009 Tentang KESEHATAN.

40.   UU NOMOR 39 TAHUN 2009 Tentang HAK ASASI MANUSIA.

41.   UU NOMOR 43 TAHUN 2009 Tentang KEARSIPAN.

42.   UU NOMOR 46 TAHUN 2009 Tentang PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

43.   UU NOMOR 48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN.

44.   UU NOMOR 49 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.

45.   UU NOMOR 50 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA  ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  7  TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

46.   UU NOMOR 51 TAHUN 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

 

 

Unidha BKD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
© 2017 TIM IT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Follow BKD SULAWESI SELATAN : Facebook Twitter Linked Youtube